Feature Oleh : Harlusen Indahman Bahyu
Kaur Selatanupdate.com – Kabupaten Kaur hari ini terus digaungkan sebagai daerah yang sedang bergerak menuju perubahan. Narasi pembangunan, peningkatan SDM, program prioritas hingga pembangunan berkelanjutan menjadi kalimat yang hampir selalu terdengar dalam berbagai agenda pemerintahan. Namun di balik megahnya narasi tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan satu hal yang paling mendasar, apakah pembangunan yang digaungkan benar-benar sudah menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, atau hanya sebatas euforia kepemimpinan yang dibungkus pencitraan kekuasaan.
Pemerintah daerah memang menghadirkan sejumlah program yang dianggap strategis. Mulai dari pembagian bibit sawit gratis, bus sekolah, pembangunan kawasan perkantoran Padang Kempas, rumah nelayan merah putih, hingga program sekolah rakyat yang disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat. Di atas kertas program-program tersebut terlihat baik dan menjanjikan. Namun masyarakat di desa tidak hanya membutuhkan slogan perubahan, melainkan pembangunan nyata yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Fakta di lapangan justru masih memperlihatkan banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum tersentuh serius. Di Kecamatan Maje dan Nasal misalnya, masih terdapat jalan yang didominasi tanah kuning. Saat hujan turun, akses berubah menjadi lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Aktivitas masyarakat terganggu, hasil pertanian sulit diangkut, hingga anak sekolah harus berjuang melewati jalan yang jauh dari kata layak. Kondisi ini seolah menjadi ironi di tengah gencarnya narasi kemajuan daerah yang terus dipromosikan.
Yang menjadi sorotan, pemerintah terlihat lebih cepat menghadirkan proyek-proyek yang memiliki nilai publikasi tinggi dibanding menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Pembangunan hari ini seakan lebih sibuk mengejar kemasan visual dan pencitraan dibanding memastikan rakyat benar-benar merasakan dampaknya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa sebagian pembangunan hanya menjadi simbol politik kekuasaan, bukan lahir dari kebutuhan prioritas masyarakat di lapangan.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Kecamatan Padang Guci Hilir. Bendungan yang selama ini menjadi harapan masyarakat hingga kini belum juga terealisasi secara maksimal, padahal aliran Sungai Padang Guci disebut mulai mendekati pemukiman warga. Ancaman abrasi dan luapan sungai bukan lagi persoalan kecil, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Namun persoalan yang sangat mendesak seperti ini justru kalah gaung dibanding proyek-proyek yang lebih mudah dipromosikan di ruang publik.
Tidak hanya infrastruktur, sektor peternakan yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat desa juga mulai menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kematian mendadak ternak kerbau dan sapi disebut terjadi hampir di berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur. Jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai puluhan ekor di setiap wilayah, mulai dari 20 hingga 50 ekor. Ironisnya, persoalan ini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun dinas terkait, baik dalam bentuk pencegahan penyakit, penanganan kesehatan ternak, hingga pengobatan bagi hewan ternak masyarakat.
Akibat kondisi tersebut, para peternak mengalami kerugian besar. Bukan hanya pemilik ternak yang kehilangan sumber ekonomi, tetapi daerah juga terancam kehilangan salah satu sektor penopang kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Di tengah banyaknya ternak yang mati, pemerintah justru dinilai lebih fokus pada penertiban hewan ternak dengan penerapan denda Rp200 ribu per hari serta biaya tebusan mencapai Rp2,5 juta. Kebijakan ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor peternakan tradisional.
Masyarakat pun mulai merasa kehilangan semangat untuk beternak karena trauma terhadap risiko kerugian yang terus menghantui. Jika kondisi ini terus terjadi tanpa solusi nyata, maka Kabupaten Kaur ke depan justru berpotensi bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah maupun luar provinsi. Situasi tersebut tentu akan berdampak terhadap perekonomian daerah sendiri. Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat hari ini adalah, di mana tanggung jawab Dinas Pertanian dan Peternakan serta pemerintah daerah dalam menyelamatkan sektor peternakan rakyat yang perlahan mulai terpuruk.
Masyarakat tentu tidak anti terhadap pembangunan. Akan tetapi masyarakat juga mulai sadar membedakan mana pembangunan yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mana yang hanya dijadikan bahan pencitraan kekuasaan. Sebab pembangunan sejatinya bukan sekadar seremoni peresmian, baliho ucapan, ataupun pidato penuh jargon perubahan. Pembangunan seharusnya hadir untuk menjawab keresahan masyarakat yang selama ini menunggu perhatian nyata pemerintah.
Hal serupa juga terlihat di Kecamatan Kinal. Air Sungai Kinal yang terus menggerus badan jalan menjadi ancaman serius bagi akses transportasi masyarakat. Jika terus dibiarkan, kerusakan jalan dipastikan akan semakin parah dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi hasil pertanian terganggu, mobilitas warga terhambat, hingga berpotensi memutus akses masyarakat di wilayah tertentu. Namun lagi-lagi, persoalan mendasar seperti ini belum terlihat menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah.
Kabupaten Kaur sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Sumber daya alam melimpah, sektor pertanian, peternakan dan perikanan cukup menjanjikan, hingga potensi wilayah yang strategis. Akan tetapi seluruh potensi tersebut tidak akan berarti jika pembangunan hanya fokus pada proyek-proyek yang terlihat megah secara visual namun minim dampak langsung bagi masyarakat kecil. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa sering dipublikasikan, tetapi seberapa besar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Hari ini masyarakat Kaur tidak membutuhkan euforia kepemimpinan yang sibuk membangun citra keberhasilan. Masyarakat membutuhkan keberanian pemerintah untuk melihat kenyataan bahwa masih banyak persoalan dasar yang membutuhkan perhatian serius. Jalan rusak, ancaman abrasi sungai, bendungan yang belum dibangun, hingga sektor peternakan yang mulai melemah akibat minim perhatian adalah fakta yang tidak bisa ditutupi dengan slogan perubahan.
Jika pembangunan hanya berhenti pada narasi dan pencitraan politik, maka kepercayaan masyarakat perlahan akan terkikis. Namun jika pemerintah benar-benar menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, maka kritik yang muncul hari ini justru dapat menjadi cambuk untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar terlihat baik di atas panggung kekuasaan.(HZ)
