Kaur Selatanupdate.com – Aneh bin ajaib, seorang kontraktor yang sebelumnya putus kontrak proyek bernilai Rp26 miliar di Kabupaten Kaur pada tahun 2023, kini justru kembali mendapatkan proyek baru.
Ironisnya, proyek yang baru ini bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025, dengan lokasi pekerjaan tetap berada di wilayah Kabupaten Kaur. Adapun proses lelang dan penentuan pemenang tender dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui sistem LPSE provinsi.
Padahal, publik masih ingat proyek tahun 2023 lalu di ruas Tinggi Ari – Ulak Agung – Pancur Negara yang putus kontrak karena gagal dikerjakan sesuai target dan kualitas yang buruk. Proyek senilai puluhan miliar itu mangkrak dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang membutuhkan akses jalan layak.
Sesuai aturan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP, kontraktor yang mengalami putus kontrak semestinya masuk dalam daftar hitam (blacklist) selama kurun waktu tertentu, sehingga tidak bisa lagi mengikuti proses lelang proyek pemerintah.
Namun kenyataannya berbeda. Kontraktor yang seharusnya tidak lagi dipercaya justru kembali mengerjakan proyek baru.
“Ini sudah keterlaluan. Kalau kontraktor yang gagal saja masih dikasih proyek, berarti sistem pengadaan kita patut dipertanyakan,” ujar salah seorang warga Kaur yang menilai adanya kejanggalan dalam proses tender di tingkat provinsi.
Publik mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Provinsi Bengkulu menelusuri dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut. Jangan sampai ada praktik “main mata” antara oknum penyelenggara dan kontraktor nakal yang merugikan keuangan negara.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa harus ditegakkan, agar pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.(HZ)
