FEATURE OLEH: Harlusen Indahman Bahyu
Selatanupdate.com — Delapan bulan sudah duet Gusril Pausi dan Abdul Hamid menahkodai Kabupaten Kaur sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Waktu yang relatif singkat ini sejatinya cukup untuk memberi tanda awal arah kerja, namun harapan masyarakat mulai menuntut bukti nyata dari janji kampanye yang dulu penuh optimisme.
Slogan-slogan kampanye seperti “Menata Kembali,” “Satu Juta Bibit Sawit,” “Reformasi Birokrasi,” “Perbaikan Infrastruktur,” dan “SDM Unggul” kini terdengar seperti gema yang mulai memudar di ruang-ruang publik.
Janji yang Masih di Atas Kertas
Program “Satu Juta Bibit Sawit,” yang digadang-gadang mendorong ekonomi rakyat melalui sektor perkebunan, hingga kini belum menampakkan wajah nyatanya di lapangan.
Petani kecil di beberapa kecamatan masih menunggu janji bibit yang tak kunjung tiba.
“Yang kami butuhkan bukan janji, tapi bibit yang bisa kami tanam dan hasilkan,” keluh seorang petani di Kecamatan Padang Guci Hilir.
Masyarakat pun mulai bertanya: di mana akselerasi pembangunan yang dijanjikan? Jika program unggulan saja belum bergerak, bagaimana dengan visi besar lain seperti reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah?
Pembangunan yang Terlihat, Tapi Belum Terasa
Di beberapa titik memang sudah ada geliat pembangunan: Jalan sentral perkantoran Padang Kempas lebih layak dilalui, dan program Sekolah Rakyat mulai memberi warna baru bagi pendidikan.
Namun di sisi lain, pembangunan seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan beberapa proyek lain masih belum cukup menjawab ekspektasi publik. Kenyataan pahit dirasakan masyarakat di pelosok, seperti seorang warga yang mengalami keguguran harus ditandu berkilometer karena kondisi jalan rusak parah di Jalan Tanah Kuning ruas yang juga merupakan janji politik Gusril–Hamid.
Pemerintah berdalih anggaran terbatas akibat efisiensi keuangan daerah dan berjanji akan diperbaiki tahun depan. Namun masyarakat mulai meragukan realisasi janji itu.
Birokrasi: Lamban dan Kurang Terbuka
Salah satu janji utama duet ini adalah perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta efisien.
Namun, di lapangan justru masih terasa kuat aroma birokrasi lama: lamban, penuh prosedur, dan minim transparansi.
Padahal, pemerintahan yang ideal seharusnya bergerak cepat, terbuka terhadap kritik, dan melibatkan publik dalam proses pembangunan.Namun di Kaur, harapan itu masih seperti bayangan yang sulit digenggam.
Delapan Bulan, Waktu untuk Menunjukkan Aksi
Meski baru delapan bulan menjabat, masyarakat mulai menagih bukti.Apakah Gusril–Hamid mampu menuntaskan visi besar yang dulu mereka janjikan? Ataukah semua akan berhenti pada narasi dan baliho yang indah tanpa hasil nyata di lapangan?
Kaur bukan hanya butuh pembangunan fisik, tapi arah pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berfokus pada peningkatan kualitas manusia.
“Kami tidak menuntut yang muluk-muluk,” kata seorang tokoh masyarakat di Kaur Selatan.
“Cukup jalankan apa yang dijanjikan. Karena yang kami butuhkan bukan kata-kata, tapi kerja nyata yang bisa kami rasakan.”
Meski kritik datang dari berbagai arah, masyarakat Kaur sejatinya masih memberi ruang harapan.
Masih ada waktu, Dua tahun ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya:
Apakah kepemimpinan Gusril–Hamid akan dikenang karena janji-janji yang tak terwujud, atau karena hasil nyata yang dirasakan rakyatnya.
Kabupaten Kaur butuh pemimpin yang tidak sekadar berbicara tentang masa depan, tapi menanam pondasinya sejak hari ini. Sejarah selalu mencatat bukan siapa yang berjanji, tapi siapa yang menepati. Dan waktu, seperti biasa, akan menjadi hakim yang paling jujur.(HZ)
