Kaur, Selatanupdate.com — Wacana pemindahan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah mulai menjadi perhatian. Di tengah rencana perubahan pola pengelolaan tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah kantin sekolah benar-benar lebih siap dibandingkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini secara khusus menjalankan operasional dapur MBG?
SPPG sejatinya bukan sekadar tempat memasak. Di dalamnya terdapat tenaga kerja yang telah terbiasa menangani kebutuhan makanan dalam jumlah besar, mulai dari pemilihan dan persiapan bahan, proses produksi, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kelancaran program MBG. Para pekerja SPPG telah memahami ritme produksi, pembagian tugas, kebutuhan porsi, hingga proses distribusi makanan dalam jumlah besar. Kondisi ini tentu berbeda dengan kantin sekolah yang pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai fasilitas penyedia makanan di lingkungan sekolah, bukan sejak awal dirancang sebagai pusat produksi MBG berskala besar.
Karena itu, jika konsep dapur MBG di kantin sekolah benar-benar akan diterapkan, pemerintah perlu melakukan kajian secara matang. Jangan sampai efisiensi yang ingin dicapai justru mengorbankan sistem yang selama ini telah berjalan dan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman di lapangan.
SPPG memiliki keunggulan dari sisi pengalaman. Mereka sudah terbiasa bekerja dengan target produksi harian, pengemasan dalam jumlah besar serta distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pengalaman tersebut menjadi aset yang tidak bisa begitu saja digantikan hanya dengan memindahkan dapur ke lingkungan sekolah.
Memang, dapur yang berada di sekolah memiliki keuntungan tersendiri. Jalur distribusi menjadi lebih pendek, makanan lebih dekat dengan siswa, dan proses penyaluran dapat dilakukan dengan lebih cepat. Namun, lokasi yang lebih dekat tidak otomatis menjamin pengelolaan makanan menjadi lebih baik apabila belum ditopang tenaga kerja, sarana, standar keamanan pangan dan sistem manajemen yang memadai.
Di sinilah pentingnya pemerintah membandingkan kesiapan SPPG dengan kesiapan kantin sekolah secara objektif, bukan semata-mata berdasarkan lokasi dapur. Program MBG membutuhkan pengelolaan makanan dalam jumlah besar sehingga aspek kebersihan, keamanan pangan, ketepatan waktu, kualitas menu dan distribusi harus menjadi pertimbangan utama.
Jika kantin sekolah nantinya menjadi bagian dari sistem pengelolaan MBG, pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, pengadaan bahan, proses produksi, pengawasan kualitas hingga distribusi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara sekolah, SPPG, pemerintah daerah dan pihak pengelola program.
Yang tak kalah penting adalah nasib karyawan SPPG. Mereka telah menjadi bagian dari perjalanan program MBG dan memiliki pengalaman yang relevan. Apabila sistem berubah, pemerintah idealnya tidak sekadar memikirkan di mana makanan dimasak, tetapi juga bagaimana mempertahankan tenaga kerja yang sudah terlatih.
Bahkan, tenaga SPPG dapat menjadi kekuatan apabila konsep dapur sekolah benar-benar diterapkan. Pengalaman mereka bisa diintegrasikan dengan pengelolaan kantin sekolah sehingga perubahan lokasi tidak berarti menghilangkan sumber daya manusia yang telah memahami operasional MBG.
Dengan kata lain, memindahkan dapur tidak harus berarti mengganti orangnya. Justru pengalaman dan kompetensi karyawan SPPG dapat menjadi fondasi agar konsep dapur MBG di sekolah tidak dimulai dari nol.
Masyarakat tentu berharap setiap perubahan dalam program MBG benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Efisiensi penting, tetapi efisiensi tidak boleh hanya diukur dari jarak dapur ke sekolah. Efisiensi juga harus dilihat dari kemampuan sistem menghasilkan makanan bergizi, aman, tepat waktu dan konsisten.
Pada akhirnya, SPPG memiliki pengalaman yang sudah teruji dalam operasional MBG, sementara kantin sekolah memiliki keunggulan dari sisi kedekatan dengan penerima manfaat. Jika kedua kekuatan tersebut dapat dipadukan, perubahan sistem justru berpotensi membuat program MBG semakin kuat.
Karena itu, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah perlu memastikan satu hal: jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru kehilangan tenaga-tenaga berpengalaman yang selama ini menjadi tulang punggung dapur MBG.
MBG bukan hanya soal di mana makanan dimasak, tetapi siapa yang mampu memastikan makanan tersebut aman, bergizi dan sampai kepada penerima manfaat dengan baik.(HZ)
