Oleh: Agung Satiawan, S.H.
Penggiat Hukum/ Konsultan Hukum LBH Narendradhipa Kota Bengkulu
Selatanupdate.com – Kabupaten Kaur merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya wilayah pesisir dan laut. Kekayaan tersebut bukan hanya menjadi potensi ekonomi, tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan, kelautan, dan kegiatan ekonomi lainnya.Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan usaha tambak udang menjadi salah satu bentuk investasi yang berkembang di Kabupaten Kaur. Kehadiran usaha tersebut tentu memberikan manfaat ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Namun, perkembangan investasi tidak boleh hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi. Ada tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tambak udang menghasilkan air limbah yang mengandung sisa pakan, kotoran udang, bahan organik, dan zat lainnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, air limbah tersebut berpotensi menurunkan kualitas perairan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
Sebagai bagian dari masyarakat asli Kabupaten Kaur, penulis memandang bahwa persoalan pengelolaan limbah tambak udang bukanlah persoalan yang boleh dianggap sepele. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kaur yang harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak lingkungan, sementara keuntungan ekonomi dari kegiatan usaha hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Persoalan ini juga pernah menjadi perhatian publik. Pemberitaan Harian Rakyat Bengkulu pada 1 Juni 2025 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur pada tahun 2024.
Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa dari 28 tambak udang yang aktif beroperasi pada tahun 2024, hampir rata-rata di antaranya belum menaati dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Pemberitaan tersebut juga memuat desakan WALHI Bengkulu agar Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan evaluasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. Informasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Apabila memang terdapat hasil pemeriksaan resmi yang menunjukkan ketidakpatuhan pelaku usaha, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata. Harus ada tindak lanjut yang jelas, baik berupa pembinaan, perintah perbaikan, penerapan sanksi administratif, maupun proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Oleh karena itu, artikel ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Kaur dan APH agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan pengelolaan limbah tambak udang. Kepentingan investasi harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
I. PERSOALAN PENGELOLAAN LIMBAH TAMBAK UDANG DI KABUPATEN KAUR
Permasalahan utama dalam kegiatan tambak udang bukan terletak pada keberadaan investasinya, melainkan pada bagaimana kegiatan usaha tersebut dijalankan. Setiap pelaku usaha harus memenuhi kewajiban lingkungan, termasuk memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, melaksanakan dokumen lingkungan, menyediakan sarana pengolahan air limbah, serta melakukan pemantauan kualitas air limbah. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan. Air limbah yang dibuang tanpa pengolahan yang memadai berpotensi membawa bahan organik dan zat pencemar ke saluran air, sungai, maupun perairan laut. Apabila berlangsung secara terus-menerus dan tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas perairan dan kehidupan biota di dalamnya.
Permasalahan ini semakin serius apabila pengawasan pemerintah tidak berjalan secara efektif. Hasil pemeriksaan lapangan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan seharusnya segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajibannya, bukan hanya melakukan pemeriksaan tanpa kejelasan hasil penindakan. Dalam konteks Kabupaten Kaur, informasi mengenai temuan pemeriksaan terhadap tambak udang yang diberitakan pada tahun 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban, serta tindakan yang diberikan kepada pihak yang masih melakukan pelanggaran. Masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan usaha yang beroperasi di wilayahnya telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
II. TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TAMBAK UDANG
Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bidang lingkungan hidup, kewajiban tersebut tidak dapat diabaikan hanya karena kegiatan usaha memberikan keuntungan ekonomi atau membuka lapangan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan hidup.
Pasal 67 mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 69 mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan.
1. Sanksi administratif
Pemerintah melalui pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut harus benar-benar diterapkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. Jangan sampai kewajiban lingkungan hanya menjadi persyaratan di atas kertas, sementara dalam pelaksanaannya tidak pernah diawasi secara serius.
2. Pertanggungjawaban perdata
Apabila kegiatan usaha terbukti menimbulkan kerugian akibat pencemaran lingkungan, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum perdata. Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar bagi tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
3. Pertanggungjawaban pidana
Apabila ditemukan unsur tindak pidana lingkungan hidup, pelaku usaha dapat diproses secara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 98 dan Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Dengan demikian, tidak boleh ada pelaku usaha yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki modal besar atau memberikan kontribusi ekonomi. Setiap orang dan badan usaha memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kegiatan usaha tambak udang berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga harus memperhatikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki fungsi di bidang lingkungan hidup harus menjalankan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga harus disertai pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses administrasi. Apabila telah ditemukan pelanggaran, harus ada keputusan dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang patut disampaikan kepada pemerintah daerah adalah: apabila hasil pemeriksaan telah menunjukkan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha, sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan? Apakah seluruh pelaku usaha telah diperiksa kembali? Apakah sanksi telah diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar? Dan apakah masyarakat telah memperoleh informasi mengenai hasil pengawasan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kewajiban hukum dan kepentingan masyarakat.
IV. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENINDAK PELANGGARAN LINGKUNGAN
Selain pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan perlindungan lingkungan hidup benar-benar ditegakkan. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian teguran apabila pelanggaran yang ditemukan memiliki unsur tindak pidana. Apabila terdapat bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan, proses hukum harus dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing aparat.
Permasalahan lingkungan hidup membutuhkan kerja sama yang kuat. Kepolisian, PPNS lingkungan hidup, kejaksaan, pengadilan, dan Dinas Lingkungan Hidup harus menjalankan fungsi masing-masing secara terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak boleh melempar tanggung jawab kepada APH, begitu pula APH tidak boleh mengabaikan laporan yang memiliki dasar dugaan pelanggaran. Setiap instansi harus bekerja berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab hukumnya.
Pesan yang ingin disampaikan jelas: apabila pelaku usaha terbukti melanggar hukum, proses penegakan hukum harus berjalan. Tidak boleh ada pembiaran, perlakuan istimewa, ataupun perbedaan penanganan hanya karena pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi.
V. MASYARAKAT KAUR BERHAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
Masyarakat Kabupaten Kaur merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut. Laut bukan hanya bagian dari kekayaan alam daerah, tetapi juga merupakan sumber kehidupan, mata pencaharian, dan warisan bagi generasi mendatang. Masyarakat tentu menginginkan pembangunan dan investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Namun, masyarakat juga berhak menuntut agar setiap kegiatan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ketika muncul dugaan pembuangan air limbah yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat berhak meminta penjelasan dan mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan. Masyarakat juga berhak menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi pencemaran atau pelanggaran lingkungan. Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Oleh karena itu, suara masyarakat tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap investasi. Kritik dan pengaduan masyarakat justru merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga lingkungan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai masyarakat asli Kabupaten Kaur, penulis berpandangan bahwa pembangunan daerah harus memberikan manfaat jangka panjang. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh hari ini justru meninggalkan persoalan lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat pada masa mendatang.
Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan informasi yang terbuka, serta memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara serius.
VI. INVESTASI HARUS TUNDUK PADA HUKUM, BUKAN SEBALIKNYA
Kegiatan investasi pada dasarnya merupakan hal yang positif bagi pembangunan daerah. Namun, investasi tidak boleh ditempatkan di atas hukum. Pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam harus bersedia menjalankan seluruh kewajiban hukum, termasuk kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus memiliki keberanian administratif untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti tidak patuh. APH juga harus menjalankan kewenangannya apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena suatu kegiatan usaha telah beroperasi lama atau memberikan kontribusi ekonomi.
Kita tidak menolak investasi. Yang harus ditolak adalah praktik usaha yang mengabaikan hukum dan berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat. Kabupaten Kaur membutuhkan investasi yang bertanggung jawab, bukan investasi yang meninggalkan persoalan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
VII. PENUTUP
Permasalahan pengelolaan limbah tambak udang di Kabupaten Kaur harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas Lingkungan Hidup, dan Aparat Penegak Hukum. Informasi mengenai hasil pemeriksaan terhadap tambak udang yang pernah diberitakan pada tahun 2025 seharusnya menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengawasan dan penindakan benar-benar dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha tambak udang, memastikan pemenuhan kewajiban lingkungan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sementara itu, APH harus menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari masyarakat asli Kabupaten Kaur, penulis berharap agar persoalan ini tidak hanya menjadi pembicaraan sesaat atau sekadar bahan pemberitaan. Harus ada tindakan nyata, pengawasan yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Jangan sampai demi mengejar investasi, lingkungan hidup justru dikorbankan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak dari kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi. Kabupaten Kaur membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil. Sebab, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan Kabupaten Kaur.





