BENGKULU – Dalmi, paman kandung anak yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Kaur, melaporkan Gugus Nawawi (GN) ke Polda Bengkulu atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilayangkan setelah Dalmi mengaku dirugikan oleh pernyataan yang beredar melalui media sosial TikTok dan dinilainya sebagai tuduhan tidak benar.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/342/XI/2026/SPKT/POLDA BENGKULU. Dalmi didampingi kuasa hukumnya, Himawan Ahmad Sanusi dari Kantor Advokat LBH KING, saat menempuh jalur hukum pada Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan tersebut, peristiwa yang dipersoalkan terjadi pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Dalmi mengaku menemukan unggahan pada akun TikTok bernama ong wie hock yang menyebut dirinya diduga melakukan rekayasa dan intimidasi terhadap keponakannya dalam proses penanganan perkara dugaan pencabulan yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Kaur.

Dalmi menilai tuduhan tersebut merugikan kehormatan dan nama baiknya. Ia membantah telah memaksa atau mengintimidasi korban agar memberikan keterangan tertentu. Karena merasa dirugikan, ia kemudian meminta pendampingan hukum dan melaporkan dugaan pencemaran nama baik itu ke Polda Bengkulu.

Laporan tersebut merujuk pada Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Kuasa hukum Dalmi, Himawan Ahmad Sanusi, mengatakan laporan itu diajukan untuk menindaklanjuti pernyataan di media sosial yang dinilai telah merugikan kliennya. Menurut dia, unggahan tersebut memuat tuduhan bahwa Dalmi merekayasa perkara, mengintimidasi korban, serta berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kaur untuk memengaruhi penanganan kasus.

“Klien kami ini adalah paman kandung anak korban. Beberapa waktu terakhir, klien kami merasa dirugikan, baik secara kehormatan maupun harga diri. Ada tuduhan seolah-olah klien kami mengajarkan, mengintimidasi, bahkan bekerja sama dengan Unit PPA dalam mengintimidasi keponakannya sendiri,” ujar Himawan.

Ia menegaskan, pihaknya menghormati hak-hak hukum para terdakwa maupun keluarga terdakwa dalam perkara yang sedang berjalan. Namun, menurut dia, hak tersebut harus tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak disertai pernyataan yang berpotensi merugikan pihak lain.

“Kami menghormati hak-hak yang dimiliki para keluarga terdakwa dan juga terdakwa. Tetapi, kami juga memiliki hak sebagai paman korban, terutama karena klien kami merupakan pelapor pertama dalam perkara ini. Kami ingin persoalan ini dilihat sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Himawan menambahkan, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti terkait laporan tersebut kepada penyidik Polda Bengkulu. Ia berharap aparat kepolisian menindaklanjuti laporan itu secara profesional dan mendalami dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan.

“Kami ingin memperlihatkan fakta yang sebenarnya agar persoalan ini menjadi terang dan tidak ada pihak yang hanya berargumentasi sendiri. Bukti-bukti juga sudah kami serahkan kepada penyidik. Kami berharap Polda Bengkulu dapat menangani perkara ini lebih mendalam,” ujarnya.

Himawan menyebut, untuk sementara laporan tersebut ditujukan kepada satu orang berinisial GN. Meski demikian, ia mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum lanjutan apabila ditemukan fakta atau bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

“Untuk sementara, terlapor yang kami laporkan satu orang dengan inisial GN. Namun, perkara ini bisa saja berkembang apabila nantinya ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pihak lain,” katanya.

Selain dugaan pencemaran nama baik, pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum lain sesuai hasil pendalaman terhadap bukti dan pernyataan yang dipersoalkan.

“Kami berharap persoalan ini dapat diungkap secara terang. Apabila nantinya ditemukan fakta lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, tentu akan kami pertimbangkan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Himawan.

Himawan juga menyinggung perkembangan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kaur yang menjadi latar belakang persoalan tersebut. Menurut dia, empat terdakwa dalam perkara itu telah dijatuhi vonis, sedangkan satu terdakwa lainnya masih menjalani proses persidangan.

Ia menilai perkembangan perkara tersebut perlu menjadi konteks dalam melihat persoalan yang kini muncul di media sosial. Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan asumsi atau tuduhan yang belum teruji.

Terkait penanganan perkara di Polres Kaur, Himawan menyatakan pihaknya sejauh ini menilai proses yang berjalan sudah sesuai dengan harapan mereka.

“Kalau untuk saat ini, alhamdulillah, kami melihat penanganan di Polres Kaur, khususnya Unit PPA, sudah profesional dan akuntabel. Empat terdakwa sudah divonis, tinggal satu lagi yang masih dalam proses persidangan,” ujarnya.

Sementara itu, Dalmi membantah tuduhan bahwa dirinya mengintimidasi atau memaksa keponakannya untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada para terdakwa. Ia menegaskan, sejak awal dirinya bersama kakak tiri korban menempuh jalur hukum untuk melaporkan perkara tersebut.

“Yang disampaikan di media sosial itu memfitnah saya, seolah-olah saya mengintimidasi korban dan memaksa korban untuk mengakui perbuatan mereka. Padahal, dari awal kami berdua melaporkan perkara ini, saya sebagai pelapor dan dia sebagai saksi. Tidak ada intimidasi seperti yang dituduhkan,” kata Dalmi.

Ia mengatakan, dirinya tetap mengikuti proses hukum yang berlangsung dan menyayangkan munculnya tuduhan tersebut ketika perkara yang dilaporkan telah berjalan hingga tahap persidangan.

“Berulang kali saya katakan, dari awal sampai sekarang sudah empat yang divonis, tinggal satu lagi. Prosesnya berjalan terus. Kami dengan semangat melaporkan kasus ini bersama kakak tiri korban, tetapi tiba-tiba muncul pernyataan seperti itu. Kami sangat menyayangkan,” ujarnya.

Dalmi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keponakannya. Ia menyebut keluarga korban tengah menghadapi situasi sulit setelah ibu korban meninggal dunia. Menurut dia, perlindungan terhadap anak korban dan pemenuhan hak-haknya harus menjadi perhatian bersama.

“Kami sangat sedih dan prihatin melihat keponakan saya sebagai korban. Sekarang saya bingung dan sedih melihat persoalan ini. Saya hanya ingin perkara berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada tuduhan yang tidak benar terhadap saya,” tuturnya.

Selain melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Himawan mengatakan pihaknya berencana menempuh sejumlah langkah untuk mendorong perlindungan terhadap anak korban. Langkah tersebut antara lain berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang menangani isu hak asasi manusia, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi.

“Kami akan menyurati LPSK untuk meminta perlindungan terhadap hak-hak anak korban, termasuk memastikan hak-hak paman korban tidak dilanggar. Kami juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait HAM dan UPTD PPA agar anak korban mendapatkan perlindungan yang nyata dari pemerintah,” kata Himawan.

Ia berharap, langkah tersebut dapat memastikan hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak menghormati proses peradilan dan tidak menyampaikan tuduhan yang berpotensi mengaburkan persoalan.

Hingga laporan ini disusun, laporan Dalmi masih menjadi pengaduan yang perlu ditindaklanjuti oleh penyidik Polda Bengkulu. Dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan belum merupakan kesimpulan hukum, dan kebenaran materiil atas pernyataan yang dipersoalkan perlu diuji melalui proses hukum.

Sementara itu, tanggapan dari Gugus Nawawi maupun pengelola akun TikTok yang disebut dalam laporan belum tercantum dalam keterangan yang diperoleh. Karena itu, belum ada keterangan dari pihak terlapor mengenai tuduhan yang disampaikan Dalmi dan kuasa hukumnya.